Bilamana APBD Terlambat ….

APBD terlambat bukanlah hal baru. Hampir di setiap tahun, banyak Pemerintah Daerah yang mengalami keterlambatan dalam penetapan APBD. Bahkan, karena seringnya terlambat, fenomena tersebut tidak membuat kita terkejut lagi, “udah biasa” katanya.

Pertanyaannya … apa sebenarnya yang menyebabkan terlambat??

Kita tidak bisa melihat masalah keterlambatan APBD tersebut disebabkan oleh masalah-masalah teknis belaka ataupun ketiadaan kemauan politis semata-mata. Terdapat masalah-masalah yang harus ditangani secara lebih komprehensif. Secara sistem dan kelembagaan, keterlambatan APBD seyogyanya kita lihat dalam beberapa perspektif, mulai dari proses perencanaan, struktur politik, hubungan eksekutif-legislatif, dan bahkan kondisi kemasyarakatan yang unik di tiap-tiap daerah.

Secara mekanistik, tahapan perencanaan dan penganggaran di Pemerintah Daerah meliputi proses yang panjang mulai dari Musyawarah Pembangunan di tingkat desa dari bulan Januari, penetapan Rencana Kerja Tahunan pada bulan Mei, penyusunan usulan anggaran di bulan Agustus, sampai dengan penetapan APBD sendiri di bulan Desember. Proses yang panjang tersebut dapat dibagi menjadi dua, yaitu tahap perencanaan dan tahap penganggaran. Pada tahapan perencanaan, tujuannya adalah menghasilkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) yang berisi daftar kegiatan yang secara logis dapat dilakukan oleh pemerintah di tahun depan, sedangkan jumlah pendanaan yang dibutuhkan oleh kegiatan-kegiatan tersebut baru akan diputuskan pada tahap penganggaran yang dimulai pada bulan Juli dan berakhir dengan penetapan APBD di bulan Desember.

Dari tahapan-tahapan tersebut, dapat diidentifikasi beberapa faktor yang menjadi penyebab keterlambatan APBD; Pertama, Kegagalan sistem perencanaan dalam mengakomodasi transaksi politik. Proses musyawarah pembangunan, baik di tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten/kota seharusnya diikuti oleh berbagai unsur masyarakat. Pada proses yang berujung pada dokumen Rencana kerja Pemerintah tersebut sebagian besar aspirasi masyarakat termasuk pokok-pokok pikiran DPRD seharusnya telah tersalurkan. Dengan demikian, daftar kegiatan dalam rencana kerja merupakan kesepakatan seluruh pemangku kepentingan yang seyogyanya “tidak perlu diperdebatkan lagi” dalam tahapan berikutnya.

Namun, proses tersebut umumnya hanya sekedar menjadi ritual formal belaka karena sebagian besar kita belum tertarik unuk membahas rencana kegiatan yang logis, tetapi lebih tertarik membahas besaran uang pada saat pembahasan anggaran. Akibatnya, perencanaan kegiatan yang seharusnya telah menjadi kesepakatan pada bulan Mei justru tidak mendapatkan perhatian serius karena adanya anggapan “toh belum membahas uangnya“. Akhirnya rencana kegiatan dibahas ulang pada tahap penganggaran dan menjadi obyek transaksi yang mengalami tarik ulur dan kadangkala berlarut-larut sehingga menyebabkan keterlambatan APBD.

Kedua, Kegagalan pemerintah dalam meletakkan kerangka peraturan perundangan yang komprehensif dan secara sinegis mendorong proses perencanaan dan penganggaran yang terpadu dan efisien. Beberapa peraturan perundangan, baik berupa Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri cenderung tidak saling melengkapi (untuk tidak mengatakan saling bertabrakan) dan kadangkala membingungkan. Akibatnya, Pemerintah Daerah dalam proses penyusunan APBD lebih banyak membuang waktu dalam kebingungan pada hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu substansi. Hal-hal tersebut diperparah oleh kapasitas SDM di Pemerintah Daerah yang secara umum mengalami kesulitan dalam menerjemahkan substansi-substansi yang dikehendaki pemerintah pada level teknis.

Ketiga, Tidak adanya insentif dan disinsentif yang efektif terkait ketepatan waktu penyusunan APBD. Akibatnya, selama ini keterlambatan APBD dianggap sebagai hal biasa yang jamak terjadi.

Beberapa terobosan dalam reformasi kelembagaan perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Pertama, perlu dilakukan inovasi-inovasi dalam proses perencanaan partisipatif sedemikian rupa sehingga aspirasi-aspirasi politik diyakini benar-benar terserap dalam dokumen perencanaan. Dengan demikian, pembahasan rancangan APBD dapat lebih fokus pada besaran dana yang seharusnya dialokasikan dan tidak lagi terlalu terbebani dengan transaksi-transaksi politik. Itupun dengan asumsi bahwa Tim Anggaran baik di pihak eksekutif maupun legislatif mempunyai komitmen untuk menjaga kesinambungan antara dokumen perencanaan dengan proses anggaran.

Kedua, perlu dikembangkan strategi yang jitu baik berupa dialog ataupun sosialisasi mengenai perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja. Tujuan utama dilakukannya langkah ini adalah untuk mengubah paradigma tradisional yang berfokus pada penganggaran uang menjadi paradigma yang berbasis kinerja yang menitikberatkan pada perencanaan kegiatan yang menjawab akar permasalahan di masyarakat.

Ketiga, memberikan insentif dan disinsentif yang efektif secara institusional. Secara makro, kebijakan Menteri Keuangan yang akan memotong Dana Alokasi Umum (DAU) untuk keterlambatan APBD sudah merupakan langkah yang tepat namun secara mikro tetap diperlukan beberapa terobosan lain, misalnya dengan melarang dicairkannya belanja pimpinan/anggota DPRD dan Kepala Daerah yang di banyak daerah dianggap sebagai kelompok belanja wajib, sehingga meskipun APBD belum disahkan belanja-belanja tersebut tetap bisa dicairkan.

Akhirnya … semoga APBD-APBD di seantero negeri ini benar-benar menjadi alat untuk mensejahterahkan rakyat …

7 thoughts on “Bilamana APBD Terlambat ….

  1. Halo apakabar Pak Deddi

    Saya aprecciate dengan ulasan tentang APBD-nya. Memang kenyataan yang terjadi selalu seperti itu. Dalam diskusi saya dengan beberapa rekan di Pemda, sebenarnya mereka sangat ingin sekali agar APBD cepat disahkan agar roda pembangunan dapat bergulir dengan cepat.

    Hambatannya biasanya terjadi pada saat pembahasan anggaran, dimana tiba-tiba ada “aspirasi dari masyarakat” yang belum tertampung dalam APBD, kemudian diminta untuk dimasukan dalam APBD, padahal aspirasi tersebut jelas-jelas tidak ada dalam nota kesepakatan program dan kegiatan yang sebelumnya diteken oleh perwakilan eksekutif dan perwakilan legislatif.

    jadi benar juga apa yang dikatakan Pak Deddi, karena tahapan penganggaran lebih seru untuk dibahas maka tahapan perencanaan tidak terlalu diminati karena belum banyak berbicara tentang uang. Padahal ada peribahasa “fail to plan is plan to fail”. Jadi kalau perencanaan tidak dibuat dengan baik atau perencanaan yang sudah disepakati tidak ditepati dengan baik (yang berarti perencanaan yang disusun juga sebenarnya tidak baik) maka bersiaplah menuai kegagalan.

    Dengan demikian menurut hemat saya, perlu dibuat suatu sistem yang lebih bisa memberdayakan legislatif untuk dapat membantu eksekutif dalam membuat perencanaan khususnya perencanaan yang lebih strategis. Dengan demikian diharapkan legislatif akan lebih fokus pada target-target keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact) dan manfaat (benefit) dari semua rencana program dan kegiatan pemerintah bagi publik, bukan mengutak atik pada masukan (input) atau nilai anggaran program kegiatan seperti yang selama ini berjalan.

    Penganggaran pada program dan kegiatan itu merupakan perencanaan operasional, yang bukan hal stratejik. Jika kita analogkan dengan sektor swasta walau tidak bisa dipersamakan dengan persis, posisi legislatif sebetulnya mirip dengan Dewan Komisaris. Rasanya aneh sekali jika kita membayangkan Dewan komisaris mengutak atik secara detail, anggaran untuk pemeliharan dan pengadaan gedung kantor, kendaraan operasional, meubilair, showroom dan lain sebagainya yang diajukan Dewan Direksi dalam suatu RUPS. Dewan komisaris akan lebih concern kepada apakah dengan anggaran yang diajukan dapat menciptakan efisiensi sehingga profit meningkat dengan demikian dapat membagi dividen, apakah dapat meningkatkan nilai ROI (Tingkat pengembalian nilai investasi) atau ROE (Tingkat pengembalian nilai ekuitas) dan lain sebagainya. Kadangkala secara ekstrim mereka tidak perduli apakah anggaran terlalu besar atau tidak, asal mereka mendapat jaminan Tingkat kenaikan Profit, ROI dan ROE bakal meningkat.

    Jadi menurut saya peran legislatif sebaiknya dikurangi dalam pembahasan anggaran. Tapi ini tidak berarti perannya hilang sama sekali karena legislatif masih dapat melakukan analisa belanja program dan kegiatan dengan menggunakan standar analisa belanja yang disusun dengan baik. Dengan adanya standar analisa belanja tersebut maka acuan dalam menilai anggaran suatu program dan kegiatan menjadi lebih obyektif.

    Nah kira-kira teorinya seperti itu, tinggal kita memikirkan hal yang tersulit yaitu mengimplementasikannya….

    Terimakasih

  2. Menarik Bang tulisannya.

    Mungkin kapan-kapan saya bisa belajar soal APBD ini sama abang, soalnya ini termasuk tugas saya sekarang.

    Nurkholisoh (TN5)
    BI Surabaya

  3. Assalamua’alaikum Mas Deddy.

    Punten ini sekedar uneg2 dangkal saya.
    Kalo saya sih kurang dapat melihat permasalahan APBD sebagai sesuatu yang spesifik dibandingkan APBN. Selama ini kualitas APBN kita – yang disusun oleh putra putri terbaik bangsa plus tenaga ahli profesional – pun secara relatif (tapi bisa dinilai) tidak lebih baik dari rata-rata APBD yang notabene disusun oleh ‘lowquality SDM’. Bahkan secara umum mungkin APBD lebih murni karena kepentingan politik (baca : perut para elit) yang bermain di tingkat daerah tidak terlalu kental. Walaupun tidak bisa diabaikan ada kasus2 terutama di Ko/kab hasil pemekaran yang tampaknya masih sangat2 jauh dari ideal.

    Apa yang saya rasakan selama ini di daerah bahwa permasalahan kita begitu banyak dan walaupun sebenarnya sederhana namun bersifat saling berkait sehingga ruwet dan sulit dipecahkan. Hal ini diperparah dengan tidak ada ketetapan aturan main dari pusat yang seringkali menyebabkan kebingungan dan kepanikan. Bahasa mahasiswanya,”Sudah bodoh dikasih soal yang sulit pula,”

    Permasalahan mendasar tentu SDM (Soalnya jawaban ini sudah hapal di luar kepala dan paling gampang kan?). Kita selalu berangan-angan untuk membangun rumah yang kokoh indah sementara yang kita punya cuma POLISI PP dan Buldozer yang taunya cuman bongkar2 doang. Pastinya sampai kapan pun cita-cita kita ga akan terwujud.
    Dalam kondisi seperti itu, yang kepikir oleh saya sekarang pilihannya mungkin : 1) Melatih POLPP yang ada dengan ilmu bangunan supaya jadi ahli bangunan, 2) Mengganti POLPP dengan tukang bangunan yang sebenarnya. Buldozernya? Mesti dijual untuk membeli alat2 bangunan.

    Mas Deddy udah pernah ke daerah kan? Ngerti kan kondisinya? Saya juga punya temen di beberapa instansi pusat-cerita mereka ga lebih melegakan saya. Pernah ngobrol sama kenalan yang kerja di bagian program instansi eselon 3. Ngeri mas cara pandang dia bikin program dan lebih ngeri lagi mendengar besarannya. Gambarannya uang yang biasa dipake mereka untuk mengadakan kursus2 peningkatakan kualitas 100 pegawai sama dengan anggaran pemda itu bisa mengaliri listrik 1000 KK.

    Pendekatan yang paling tepat untuk saat ini saya kira tetap dengan cara top-down. Tidak hanya dengan kebijakan dan regulasi tetapi juga yang lebih penting adalah uswatun hasanah-contoh yang baik, yang akan menyebarkan energi positif bagi pembenahan tata pemerintahan kita.

    Sementara itu usaha-usaha penguatan jejaring dari ‘oknum-oknum’ yang mengharapkan dan mengusahakan perbaikan harus terus dimediasi.
    Saya yakin banyak ‘oknum2’ yang betul2 peduli dan berusaha bertahan dan terus berjuang menegakkan cita-cita sebuah rumah yang kokoh indah meskipun dalam kondisi yang luar biasa repotnya sekarang ini.

    Ajakan saya, mari kita berjalan bersama untuk itu! Simply the best.

    Trims 🙂
    Hendry DM
    Pemda Kab. Sukabumi

  4. Wah, cakep nih Pak Blognya. Mudah-mudahan bisa menjadi media penyaluran aspirasi bagi kemaslahatan bersama.

    Permasalahan perencanaan APBD sebenarnya mirip2 dengan mental sebagian besar manusia Indonesia yang berprinsip kumaha engke/gimana ntar daripada engke kumaha/ntar gimana. Perencanaan dianggap hal yang membuang-buang waktu, karena tidak menghasilkan sesuatu yang berarti.

    Di sisi lainnya, pembahasan APBD seringkali terlalu berlarut-larut karena orientasi politik masing2 pihak yang menomorsatukan golongannya, instead of kepentingan rakyat yang suaranya harusnya mereka wakili.

    Pertanyaan besar yang kemudian muncul adalah, mana yang perlu dibenahi terlebih dahulu? sistem atau mental? tentunya kita tidak mungkin membentuk mental tanpa sistem yang baik, sebaliknya, tanpa mental yang baik, sistem sebagus apapun tidak akan berjalan.

    Ketiga solusi yang ditawarkan dalam artikel menurut saya mencakup kedua inti permasalahan: sistem dan mental. Solusi2 tersebut, dipadukan dengan suatu kepemimpinan yang kuat dan kesadaran akan kepentingan khalayak banyak, saya pikir akan mampu menyembuhkan banyak persoalan terkait dengan APBD. Bravo Mr. Deddi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s